Jumat, 22 April 2011

“Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum”


Pancasila & Citizhenships
Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum”












 










Disusun Oleh ( Kelompok 4 ) :
Ø Putri Mauhrita (1041173402063)
Ø Cindy Wonosantoso (10411734020127)
Ø Maria Ulpah (1041173402035)
Ø Novi (1041173402065)
Ø M.Milla Rubiana Zakaria (10411734020068)
Ø Nur Avni (10411734020146)

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Tahun Ajaran 2010/2011
KATA PENGANTAR

            Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpah dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini . Sebagaimana makalah ini kami susun sesuai dengan instruksi dan aturan yang berlaku dari tugas mata pelajaran “Pancasila & Citizhenships” dengan judul “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”.

            Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi untuk berkreasi, serta pihak-pihak yang membantu kami dalam pembuatan makalah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu .

            Kami sepenuhnya menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari sejumlah kekurangan, seperti hal nya yang tersirat dalam peribahasa “Tiada gading yang tak retak”. Maka dari  itu kami mengharapkan saran dan tanggapan atas makalah ini sehingga kami bisa menyempurnakan segala kekurangannya . Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan membantu para mahasiswa dan mahasiswi lebih kompeten dalam ilmu pancasila .


                           







Tim Penyusun








DAFTAR ISI

Halaman sampul luar……………………………………………….............
Halaman judul luar………………………………………………….............
Kata pengantar……………………………………………………...............
Daftar isi…………………………………………………………….............
Bab I Pendahuluan ………………………………………………................
I.I   Latar Belakang……………………………………………….........
I.2  Rumusan Masalah………………………….....................................
      I.3 Tujuan ………………………………………………………............
Bab II Pembahasan……………………………………………………...
A.    Pengertian…………………........................................
B.     Rumusan di dalam UUD 1945 …………………………...............
C.     Fungsi Pancasila..........................................................
Bab III Penutup……………………………………………………….....
A.    Kesimpulan …………………………………………………….........
B.     Saran-saran……………………………………………………...........
Daftar Pustaka……………………………………………………….........


1
2
3
4

5
7
8


9
9
12

14
15
13







BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

            Sebagai Negara yang berkembang serta dalam proses menuju kebangkitan dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, berbagai hal dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi bangsa Indonesia diantaranya dengan mengkaji kembali beberapa hal yang menyangkut politik, hukum, ekonomi serta kebijakan yang lain, apakah kita menganut sistem yang salah atau penerapan sistem tersebut yang salah.
            Sebagai Negara yang besar Indonesia sangat berpotensi menjadi bangsa yang besar dan bukan hanya menjadi Negara yang besar tetapi juga dapat menjadi sorotan positif bagi bangsa lain.
            Reformasi 1998 membawa Indonesia ke dalam kondisi kehilangan pandangan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar utama pemersatu pandangan-pandangan hidup manusia indonesia, kehilangan kesaktiaanya. Pancasila limbung diterpa “demokratisasi” dan krisis ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadapnya kian surut. Dan bahkan sebagian memandang tidak ada perlunya lagi Pancasila dipertahankan. Pancasila sudah tidak relevan, bahkan tidak lagi berguna. Alih-alih menjadi pemersatu bangsa, Pancasila malah dianggap sebagai pemicu perpecahan bangsa.
            Upaya-upaya pemisahan diri, yang muncul di Aceh, Sulawesi, Papua, tidak lain karena ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi alat diskriminator terselubung dalam negeri yang beragam ini.
            Sebagai sebuah bangsa yang majemuk tentunya kita membutuhkan satu pandangan hidup bersama sebagai pemersatu bangsa. Lalu apa jadinya bila satu pandangan itu di hilangkan? Perang ideologi akan muncul. Ideologi agama, Marxisme, nasionalisme, tradisionalisme dan banyak lagi ideologi lain yang akan saling bertempur memperebutkan dominasi. Tentunya bila perang ideologi ini terus berlangsung maka tidak pelak menimbulkan kekacauan sistem social Indonesia. Untuk itulah kembali ke pelukan Pancasila adalah jalan yang tepat yang harus dipilih bangsa Indonesia.
            Pembentukan berbagi sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah konstitusi yang disebut Undang – Undang Dasar 1945, dan juga termuat dalam peraturan yang lain, akan tetapi pembentukan daripada sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber yang paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita – cita, serta cermin kepribadian bangsa, sehingga diharapkan setiap sistem, kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan beberapa hal tersebut tadi.
            Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, beberapa sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut :

1.
Pancasila
2.
Pembukaan UUD 1945
3.
Batang tubuh UUD 1945 dan amandemenya
4.
Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
5.
Undang – undang
6.
Peraturan perundang – undangan
7.
Peraturan pemrintah
8.
Keputusan presiden
9.
Peraturan daerah

            “ Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang memuat judul tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia, didalam lampiranya menyatakan sebagai berikut : Pancasila : sumber dari segala sumber hukum “ ( H. Subandi Al Marsudi, SH., MH, 2003 : 10-11 ).
            Sehingga dengan hal tersebut hendaknya pancasila benar – benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan perundang – undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas – asas yang terkandung didalamnya. Segala cita – cita luhur bangsa Indonesia tersirat dalam naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita – cita yang luhur tersebut. Dari pengertian pancasila merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya

            Dari hal tersebut maka bangsa Indonesia memiliki cita – cita luhur yang terkandung didalam pancasila, akan tetapi untuk dapat mewujudkan berbagai cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat yang tercantum dalam pancasila tidak akan dapat terwujud tanpa adanya upaya memaknai kembali nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila sehingga pancasila akan tetap mampu menjadi sumber hukum bangsa Indonesia.
            Dengan adanya pemaknaan akan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasiala maka langkah awal untuk melakukan pembaharuan khusnya di bidang hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat tercapai.
            Meskipun tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan jaman serta pencampuran budaya secara global secara tidak disadari amanat yang terkandung didalam pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sedikit demi sedikit semakin terkikis. sehingga penulis menyatakan berbagai hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan muncul satu masalah yang utama adalah semakin menipisnya rasa nasiaonalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kualitas daripada sistem yang diciptakan.

I.2 Rumusan Masalah
          Kurangnya memaknai arti sesungguhnya dari Pancasila terutama Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum . Maka perlu pendalaman agar lebih mengerti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan anutan daripada hukum bangsa Indonesia.  Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Apa landasan hukum Negara Indonesia ?
2.Apa landasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ?
3.Bagaimana cara mengamalkannya ?


I.3 Tujuan
            Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini antara lain :
1.Dapat mengetahui dan memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum.
2.Mengetahui dasar hukum Negara Indonesia.
3..Mengetahui fungsi Pancasila.
4Mengetahui konsep Pancasila.
5.Mendalami ilmu Pancasila.
6.Memahami dengan benar nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila.













BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian
          Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ‘Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Artinya Pancasila merupakan dasar daripada hukum negara Indonesia. Pancasila menjadi anutan bangsa, pedoman bangsa, seperti halnya yang tersirat dalam UUD 1945 alinea 4.
            Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri.  
            Di dalam pembentukan undang – undang maupun peraturan yang lain tentunya tidak dapat dipisahkan dari aspek sosiologis, yuridis, serta aspek historis, masing – masing hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus dijadikan landasan dan di perhatikan dalam pembentukan maupun perumusan sebuah peraturan hukum. Khususnya dari aspek historis perlu diperhatikan sumber hukum yang paling dasar yaitu pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lahirnya suatu produk hukum yang tidak mendasarkan hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapanya. Hal itu dikarenakan dasar hukum tersebut menyangkut falsafah dan pandangan hidup bangsa.

B. Rumusan di dalam UUD 1945
            Setiap sila dari pancasila juga di siratkan di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi ;
“ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenapbangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadialn sosial bagi seluruh rakyat indonesia “. ( UUD 1945 dan amandemenya )
.
            Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang – undang maupun peraturan lainya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum.
            Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro. SH yang dikutip dari R. Soeroso. SH dalam bukunya “ Pengantar Ilmu Hukum“ mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dari teori tersebut maka konsep yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dalam kalimat “...membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia...” maka dapat terpenuhi, hanya saja dalam penerapanya masih banyak mengalami berbagi hambatan dan persoalan.
                Rumusan yang terkandung didalam alenia ke 4 pembukaan UUD 1945 tersebut sangat komplek, artinya rumusan tersebut sudahlah sangat cukup dijadikan landasan untuk membentuk suatu sistem yang mampu menjangkau berbagai aspek yang terdapat di dalam negara indonesia.
       Dari hal tersebut maka konsep pancasila yang tersirat didalam pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan nasional bangsa indonesia, yang terdiri dari :

1.
Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh   tumpah darah indonesia
2.
Memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa
3.
Melaksanakan ketertiban dunia.
4.
Negara indonesia mempunyai falsafah dasar pancasila yaitu ; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpn oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.


            Selain daripada itu didalam pembukaan ”peambule“ tesirat beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Pokok pikiran yang pertama → persatuan
            Bangsa indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulakan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh sutu falsafah yang tertuang didalam sila ke 3 pancasila yang berbunyi “ pesatuan indonesia “ dikuatkan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “ negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik “ hal tersebut telah menjadi alas yang paling dasar sejak bangsa indonesia merdeka, sehingga dengan modal persatuan dan kesatuan bangsa diharapkan akan terjadi rasa saling menghormati setiap perbedaan tersebut. Hanya saja menurut saya, yang terjadi saat ini sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan justru semakin jauh keluar dari hakikatnya artinya perbedaan antar suku, ras, budaya, agama dan lain sebagainya seolah olah telah masuk kedalam bentuk “intervensi” yang mana memang diantara kedua sikap tersebut memiliki batasan yang sangat tipis sehingga keanekaragaman tersebut justru memunculkan penafsiran yang braneka ragam pula. hal inilah sebenarnya yang menjadi bumerang bagi bangsa kita. solusi mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab kesimpulan dan saran.

2. Pokok pikiran yang kedua → keadilan sosial
            Pasal 33 ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dari isi pasal tersebut tercermin bahwa bangsa indonesia menhendaki setiap warga negaranya melaksanakan apa yang menjadi kewajibanya serta jaminan untuk memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam status sosial dan ekonomi khususnya. Namun dalam penerapanya seperti kita ketahui bersama banyak sekali diskriminasi dan ketimpangan – ketimpangan dalm berbagai hal, penyebabnya tidak lain adalah status sosial dan kekuasaan, artinya jaminan kesejahteraan seolah – olah justru menjadi alasan utama bagi golongan yang memiliki kedudukan tinggi untuk mendapatkan berbagai tunjangan dengan berbagai alasan. Sedangkan dalam bentuk lembaga pokok pikiran yang kedua ini terlihat dengan adanya departemen sosial yang bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, sedangkan dalam bidang legislatif tercermin dalam setiap putusan hakim selalu memuat klausul “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

3. Pokok pikiran yang ketiga → kerakyatan
            Sebagai perwujudan dari negara demokrasi, salah satu pilar utamanya adalah kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran maupun kepentingannya bahwa partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik.  Praktek demokrasi selalu melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan (contestation) dan peran serta (participation).

4. Pokok pikiran yang ke empat → ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab
.
            Pasal 29 ayat (1) “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa “ dari pengertian tersebut indonesia merupakan negara yang beragama dalam artian luas, artinya masyarakat indonesia terdiri dari berbagai macan pemeluk agama yang berbeda – beda, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama islam namun bukan bukan berarti negara hanya melindungi agama mayoritas saja, hal ini dituangkan dalam pasal 29 ayat (2) : “ negara menjamin kemerdekann tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu “ . Berbagai konflik yang terjadi di indonesia yang di klaim merupakan konflik agama merupakan suatu bentuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asas yang terkandung didalam pancasila umunya dan asas ketuhanan yang maha esa pada khsusnya.
            Adanya pengakuan dan perlindungan hak –hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang plitik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, merupakan salah satu dari ciri negara hukum yang bertujuan untuk menjamin hak –hak warga negaranya. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 28D ayat (1) “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, prlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan ukum “ selain itu juga dengan dikeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Ini semua menceminkan bahwa Negara Indonesia menganut paham Pancasila untuk dasar hukumnya .


C. Fungsi Pokok Pancasila
            Berbicara tentang fungsi Pancasila, yang perlu dapat perhatian kita adalah: apa yang merupakan fungsi pokok daripada Pancasila itu. Penentuan mengenai apa yang terjadi fungsi pokok ini sangat penting. Karena sebagai telah diuraikan di muka ada berbagai tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pancasila yang bermacam-macam, sehingga mungkin mengaburkan pegertian pokoknya. Kaburnya pengertian pokok membawa akibat kaburnya fungsi pokok, dan akibat selanjutnya Pancasila tidak dapat mencapai tujuan untuk apa sebenarnya Pancasila itu dirumuskan.
            Fungsi pokok pancasila adalah sebagai Dasar Negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan yang pada hakekatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996(jo, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Demikian adalah pengetian Pancasila yang bersifat yuridis ketatanegaraan. Dijelaskan, bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian Nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari Budi Nurani Manusia.
            Dalam keadaan tertentu kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara bisa membenarkan penyimpangan dari UUD 1945, kemudian bisa juga digunakan untuk membenarkan diskriminasi.











BAB III
PENUTUP


A.               Kesimpulan

                Sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum  Pancasila, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

            Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersirat dalam UUD 1945 alinea 4 yang  pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang – undang maupun peraturan lainya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum.
           
            Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum  yaitu dengan cara memaknai Pancasila seperti konsep yang terkandung dalam UUD 1945 alinea ke-4 .

                Pemahaman yang benar akan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila merupakan suatu langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara.
           
            Berangkat dari hal tersebut, maka setiap perumusan suatu produk hukum akan didasari rasa mencintai bangsa yang akan berdampak pada keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik terhadap bangsa dan Negara, sehingga kebijakan apapun yang menyangkut kepentingan Negara akan ditujukan kepada kesejahteraan warga Negara.




B. Saran-saran
            Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan makalah ini dan apabila ada penulisan ataupun pembahasan makalah, kami memohon maaf dan mengharapkan kritik atau saran dari rekan-rekan sekalian untuk diperbaiki dikemudian hari dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.













DAFTAR PUSTAKA

Al Marsudi Subandi H. 2003. Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta : Rajawali Pers.Asshiddiqie Jimly. 2004.
Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta. FH UII PRESS
Budi1994. Demokrasi di Indonesia :Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia, 1994.
Kuasa dan Wibawa. Jakarta : Gramedia
Huntington, Samuel P. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rajawali.
Kencana Syafi’ie Inu. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Kusnardi Moh, Harmaily Ibrahim. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soeroso. R. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
Sumaryati. 2005. Jurnal Ilmu Hukum Novelty. Yogyakarta.
Undang – Undang dasar republik Indonesia dan Amandemenya. Surakarta : Pustaka Mandiri




1 komentar: